Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan baik dalam jangka menengah ataupun dalam jangka panjang. Namun masih banyak masyarakat miskin yang memiliki askes terbatas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dan yang lebih memprihatinkan mereka sama sekali tidak mendapatkan pendidikan, hal ini juga dapat disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan, tidak adanya perhatian dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Pedalaman Papua, Khususnya Kabupaten Paniai.
“Apakah hal ini disebabkan karena sulitnya sarana transportasi yang menghubungkan daerah Kabupaten dengan daerah di distrik-distrik yang ada di wilayah Kabupaten tersebut? Ataukah memang tidak ada guru-guru yang mau ditempatkan di wilayah pedalaman ataupun daerah terpencil untuk mau mengajarkan masyarakat miskin agar mengenal ilmu pendidikan? Atau juga tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap tambahan tunjangan pedalaman atau tambahan lainnya kepada guru-guru yang telah mengajar dan mengabdi di daerah terpencil? Dengan demikian bagaimana para guru-guru dapat melakukan pelayanan pendidikan di pedalaman, kalau kebutuhan hidup sehari-hari sudah
Pernyataan tersebut dilontarkan Kenny Ikomou, anggota DPRD kabupaten Paniia yang membidangi pendidkan, setelah melakukan kunjungan kerja di beberapa distrik diwilayah Paniai belum lama ini.
Dia menilai Kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat pedalaman di Paniai dan Nabire tidak pernah dipermasalahkan, dan seolah-olah masyarakat telah mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai, tapi kini realitasnya sungguh terbalik, saat ini mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, berbahasa Indonesia pun tidak mengerti apalagi mengenal dan tahu membaca dan berhitung!.. Hal inipun mengakibatkan mundurnya dunia pendidikan di Kabupaten tersebut. Memang angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten ini tak kalah membuat miris orang-orang yang peduli.
“mana penyebab dan mana akibat? Ibarat lingkaran setan, keterpurukan ekonomi dan pendidikan memang sebuah tantangan besar yang saling mempengaruhi. Buruknya perangkat keras pendidikan (ruang belajar dan sekolah, buku, pustaka dan laborotarium yang kurang), diperparah lagi oleh buruknya kualitas perangkat lunak (kurikulum compang-camping dan gonta-ganti, manajemen pendidikan sekolah yang belum professional) serta masih kurangnya jumlah dan kualitas guru. Dan keterpurukan ini berlangsung di tengah-tengah mengalirnya dana yang sangat besar di Kabupaten tersebut. Dengan demikian dana besar tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan Karena peningkatan mutu pendidikan hanya merupakan jargon semata bagi pemda dan elit pemerintahan yang sibuk ber-KKN ria.,”papar Kenny
Karena itu, tutur masyarakat seharusnya tidak perlu berharap banyak pada aparatur pemerintah untuk setia menjadi pelayan mereka. Sudah terlalu banyak bukti bahwa jajaran birokrasi hanya menggunakan masalah rakyat untuk kepentingannya, bukan untuk mengatasi masalah rakyat itu sendiri. Dan rakyat tidak perlu khawatir bahwa mereka akan menderita tanpa perhatian pemerintah. Toh, selama ini mereka sudah hidup – termasuk hidup menderita, tanpa pelayanan yang berarti dari pemerintah.
Pemerintah memang telah mengganggarkan dana pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN, tapi ketika dunia pendidikan telah memasuki era neoliberal pendidikan, dana sebanyak itu menurut sebagian kalangan masih terasa kurang. Kita memang patut sadar, bahwa masih banyak sektor-sektor publik lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah ketika membuat kebijakan-kebijakan liberalisasi.
Meskipun demikian, diakuinya kebijakan yang dapat mendorong majunya dunia pendidikan harus diperioritaskan oleh pemerintah. Khususnya pada persoalan dana, akibatnya, timbullah pendidikan yang mahal dan komersialisasi pendidikan di Negara ini. Siapa yang bertanggung jawab? Alih-alih membicarakan persoalan pendidikan yang mahal, maka siapapun akan menyalahkan pemerintah di negeri ini. Oleh sebab itu untuk membebaskan masyarakat dari belenggu mahalnya pendidikan saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah. “Dalam konteks ini, masyarakat Kota Batam patut berbangga. Karena pemerintah daerah (Pemda)-nya tidak membebankan uang pendaftaran masuk ke sekolah negeri,”pungkasnya (okto pogau/ignas)
.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar